Posisi
Demokrat Sebagai Penyeimbang, Final
Partai
Demokrat bersama-sama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih
telah menyatakan sikap menjadi penyeimbang bagi pemerintahan presiden dan wakil
presiden terpilih yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam lima tahun ke depan.
Sikap ini
final dan mengikat, sehingga kans partai berlambang bintang mercy itu untuk
berada di dalam pemerintahan tidak dimungkinkan.
Demikian
disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan saat ditemui seusai
menghadiri pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan
petinggi-petinggi partai Koalisi Merah Putih di Puri Cikeas Indah, Bogor,
Selasa (2/9).
"Intinya
begitu," kata Syarief yang kini menjabat sebagai menteri koperasi dan
usaha kecil menengah tersebut.
Walaupun
menjadi penyeimbang alias berada di luar pemerintahan, bukan berarti Koalisi
Merah Putih akan selalu menyerang kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh
pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan-kebijakan, selama bersifat prorakyat,
akan didukung penuh koalisi.
"Memang
begitu. Kalau lagi bagus dan kalau sesuai kita dukung," kata
Syarief.
Wakil Ketua
Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menambahkan, "Apa yang bagus tentu
akan kita kawal kalau itu prorakyat. Kalau merugikan rakyat tentu kita akan
tentang. Kan begitu, sederhana saja."
Lebih lanjut,
Syarief juga menyebut status penyeimbang tidak berarti membuat komunikasi
antara Koalisi Merah Putih dan poros koalisi PDI Perjuangan, terhenti.
"Komunikasi
itu perlu bukan berarti kita tidak komunikasi dengan Jokowi. Kita komunikasi
dengan Jokowi. Gitu loh. Tapi bukan berarti komunikasi itu berkoalisi,"
ujar Syarief. Republika